Analisis, Syarat Pembiayaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Serta Study Kelayakan (Feasibility) Usaha

Analisis, Syarat Pembiayaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Serta Study Kelayakan (Feasibility) Usaha

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata KuliahManajemen Pembiayaan Bank Syari’ah

Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M. Si

Disusun oleh:

Aulia Rachman  (20130730392)

Ana Aizatul ‘Aliyah (20130730372)

Rahmawati (20130730362)

Rima Melati (20130730291)

Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun Ajaran 2015/2016

A.    Analisis Pembiayaan Di Bank Syari’ah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

A.    Analisis Pembiayaan

Analisa Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

1)      Jenis-Jenis Aspek yang Dianalisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi  dua bagian yaitu :

1)      Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif . Aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah.

2)      Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif . Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif , yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

2)      Kriteria Pemberian Pembiayaan

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada :

a)      Belas kasihan

b)      Kenalan (bersaudara atau teman)

c)      Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)

Utamakan berdasarkan unsur-unsur :

a)      Kelayakan usaha

b)      Kemampuan membayar

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut :

a)      Kemampuan memperoleh keuntungan.

b)      Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).

c)      Bebas rutin di luar kegiatan usaha.

3)      Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

a)      Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b)     Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c)      Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d)     Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e)      Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f)       Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

4)      Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a)      Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

b)     Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

                    1.            Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

                    2.            Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

                    3.            Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

5)      Jenis – Jenis Pembiayaan

1.      Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :

a.       Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

b.      Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.

c.       Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).

2.      Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:

a.       Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.

b.      Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran

c.       Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

3.      Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :

a.       Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.

b.      Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode

c.       Sliding, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagihasilnya  menurun  mengikuti sisa pembiayaan (outstanding)

4.      Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam

a.    Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun

b.    Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun

c.    Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun  sampai dengan 3 tahun.

d.   Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan

5.      Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai

a.       Pembiayaan Sektor  Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)

2. Pembiayaan Sektor  Industri (contoh : home industri; konfeksi, sepatu)
3. Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor. contoh: motor, mobil dll.)

6.      Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah melalui :

1.      Transaksi berdasarkan prinsip jual beli:

a. Murobahah;

b. Istishna;

c. Salam;

d. Jual beli lainnya.

2.      Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa:Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik

3.      Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:

a.    Mudhorobah

b.    Musyarokah;

c.    Bagi hasil lainnya.

4.      Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa:

a.    Rahn;

b.    b. Qordh

c.    c. Hiwalah

d.   Kafalah, dan lain-lain.

6)      Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah.

1. Berkas pencataan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
3. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
4. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
5. Jaminan
6. Laporan keuangan
7. Data kualitatif dari calon debitur
8. Penelitian data, Penelitian atas realisasi usaha dan Penelitian atas rencana usaha
9. Penelitian dan penilaian barang jaminan
10. Laporan keuangan dan penelitiannya

7)      Keputusan Permohonan Pembiayaan

1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
2. Wewenang pengambilan keputusan

8)      Analisa Setiap Aspek Pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon nasabah pembiayaan tersebut.

      1.            Aspek Yuridis

a.       Kapasitas untuk mengadakan perjanjian

b.      Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku

      2.            Aspek Pemasaran

a.       Siklus hidup produk

b.      Produk subtitusi

c.       Perusahaan pesaing

d.      Daya beli masyarakat

e.       Program promosi

f.       Daerah pemasaran&Faktor musim

g.      Manajemen pemasaran

h.      Kontrak penjualan

      3.            Aspek Teknis

a.       Lokasi Usaha

Memiliki Surat Keterangan Domisili, Dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, suply peralatan, transportasi, dan lain-lain.

b.      Fasilitas gedung tempat usaha

IMB, SHM / HGB / Surat Sewa, daya tampung, persyaratan teknis seperti Amdal, dan lain-lain.

c.       Mesin-mesin yang dipakai

Kapasitas, konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas

d.      Proses produksi

Efesiensi proses, standar proses, desain dan rencana produksi.

      4.            Aspek Keuangan

a.       Kemampuan memperoleh keuntungan

b.      Sisa pembiayaan dengan pihak lain

c.       Beban rutin di luar kegiatan usaha

d.      Arus kas

      5.            Aspek Jaminan

a.       Syarat ekonomi

b.      Syarat  yuridis

9)      Alat Analisis

Alat analisis pembiayaan dapat berupa angket atau kuisioner.

10)  Rumusan hasil analisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan :

                    1.            Identitas pemohon

                    2.            Umur calon antara 22 – 50

                    3.            Alamat rumah jelas, jika kontrak : masih berapa tahun calon kontrak

                    4.            Tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah yang bersangkutan

                    5.            Identitas usaha

                    6.            Pengalaman usaha minimal 2 tahun

                    7.            Lokasi usaha strategis

                    8.            Status usaha bukan sambilan

                    9.            Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri

                10.            Aspek pasar :

a.       Barang yang diproduksi/ dijual tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus memperoleh keuntungan.

b.      Sumber bahan baku

c.       Sumber bahan baku mudah diperoleh, cukup murah, jika memungkinkan dapat di daur ulang.

                11.            Aspek pengelola :

a.       Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail.

b.      Mempunyai pengalaman dan tenaga terampil.

c.       Mempunyai catatan usaha, seperti : buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba/ rugi,dll.

                12.            Aspek ekonomi :

a.       Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusaj lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya

b.      Produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun Negara

                13.            Permodalan

a.       Peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syariah

                14.            Data keuangan

a.       Korelasi prosentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan menabungnya.

11)  Rekomendasi Analisis

Adalah gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan yang terdapat di dalam bank syariah, apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak.

B.     Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu.Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

1.      Tujuan Pemantauan dan  Pengawasan Pembiayaan

a.       Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghidari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.

b.      Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.

c.       Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

d.      Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

2.      Media Pemantauan

a.       Informasi dari luar bank syariah

b.      Informasi dari dalam bank syariah

c.       Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan

d.      Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar

e.       Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi

f.       Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

3.      Kunjungan Pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitasdana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan

a.       Membuat laporan kegiatan peminjam

b.      Laporan realisasi kerja bulanan

c.       Laporan stok/ persediaan barang

d.      Laporan kegiatan investasi bulanan

e.       Laporan hutang dan piutang

f.       Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester

g.      Tingkat pengumpulan pendapatan

h.      Tingkat kemajuan usaha

i.        Tingkat efektivitas pemakaian dana

C.    Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

1.      Aspek Internal

a.       Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebuit

b.      Manajemen tidak baik atau kurang rapi

c.       laporan keuangan tidak lengkap

d.      penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan\perencanaan yang kurang matang

e.       dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

2.    Aspek Eksternal

a.       aspek pasar kurang mendukung

b.      kemampuan daya beli masyarakat kurang

c.       kebijakan pemerintah

d.      pengaruh lain di luar usaha

e.       kenakalan peminjam

3.      Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif.

4.      Melakukan perbaikan akad (remedial)

5.      Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan al-qardul hasan; Murabahah atau Mudharabah

6.      Penundaan pembayaran

7.      Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru (Rescheduling)

8.      Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Kemudian, adapun aspek-aspek yang mendasari keputusan pemberian kredit usaha atau pembiayaan di bank syari’ah atau Aspek-aspek penilaian tersebut meliputi:

a.       Aspek Hukum.

b.      Aspek Manajemen.

c.       Aspek Teknis.

d.      Aspek Pemasaran.

e.       Aspek Keuangan.

f.       Aspek Agunan

Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan    :

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu.

a.             Lancar atau kolektabilitas 1

b.            Kurang lancar atau kolektabilitas 2

c.             Diragukan atau kolektabilitas 3

d.            Perhatian khusus atau kolektabilitas 4

e.             Macet atau kolektabilitas 5

D.    Pengertian Studi Kelayakan Bisnis Atau Feasibility

Menurut Kasmir dan Jakfar (2003) adalah suatu kegiatanyang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan,untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Tujuan utama dilakukan studikelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan baik dalam jangka pendek atau panjang serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalamsituasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung.

E.     Pengertian Studi Kelayakan Proyek 

Studi kelayakan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas.Misalnya: membangun pabrik, membuat produk baru atau mengikuti pameran perdagangan.

Ciri-ciri profil proyek:

a.       Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir, atau hasil kerja akhir

b.      Biaya, jadwal kerja, sumber daya, criteria mutu yang diperlukan telah ditentukan

c.       Kegiatan bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi selesainya tugas. Titik awal dan akhir kegiatan-kegiatan telah ditentukan dengan jelas.

d.      Kegiatan bersifat tidak rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah hanya sepajang proyek berlangsung.

F.     Perbedaan Antara Studi Kelayakan Bisnis Dengan Studi Kelayakan Proyek:

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanyamenganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secararutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan.Misalnya: pelancaran produk baru.Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu.Factor yang membuat studi kelayakan bisnis ini mengalami kesalahan diantaranya: data daninformasi yang didapat kurang lengkap,tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaansalah, kondisi lingkungan sekitar maupun unsur sengaja oleh pembuatnya.

G.    Beberapa Persiapan Sebelum Menjalankan Studi Kelayakan Bisnis:

a.    Pengumpulan data dan informasi

b.    Pengolahan data

c.    Analisis data

d.   Pengammbilan keputusan

H.    Manfaat Studi Kelayakan Bisnis:

a.       Pihak Investor Sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang akan dijalankan investor akanmempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena investor memilikikepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yangakan ditanamkan.

b.      Pihak Kreditor Sebelum memberikan kredit pihak bank perlu mengkaji studi kelayakan bisnis danmempertimbangkan bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimilliki.

c.       Pihak Manajemen Perusahaan sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan kreditor.

d.      Pihak Pemerintah dan MasyarakatPerusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkanoleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah.

e.       Bagi Tujuan Pembangunan Ekonomi Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu dianalisis manfaat yang akan didapat dan biayayang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional, karena sedapat mungkin proyek dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional.

I.       Legalitas Usaha

Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari karena unit usaha ini skalanya adalah impor.

Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah :

a.       Badan hukum

Untuk usaha yang berupa PT. Karena usaha yang dilakukan sifatnya merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besarnya dari masing masing pemodal, dimana seluruh aktivitas yang timbul dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab PT. Selain itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, badan hukumnya merupakan subyek hukum dan kekayaan yang terpisah (modal).

b.      Tanda daftar perusahaan dan Surat ijin usaha

Usaha harus memiliki ujin usaha dari dinas perindustrian dan perdagangan dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas buah impor. Sesuai dengan UUno.3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

c.       NPWP

Sebagai unit bisnis, juga harus mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat.NPWP merupakan nomer yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

d.      Ijin Domisili dan IMB

Unit usaha ini akan didirikan di atas sebidang tanah demi kelancaran usaha maka selaku pengusaha juga melakukan perijinan untuk pengeringan tanah. Artinya bahwa kami melakukan pengalihfungsian lahan yang semula untuk pertanian menjadi bangunan untuk tempat usaha. Selain itu juga kami melakukan perijinan kepada pemerintah daerah setempat untuk ijin domisili, karena nantinya selaha berlangsung beberapa karyawan kami akan ada yang tinggal dan menetap di tempat tersebut.

e.       Bukti Diri

Unit usaha juga harus mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan usaha yang  akan didirikan.

Studi kelayakan usaha diperlukan untuk melihat sebuah gambaran mengenai layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Setiap aspek untuk dikatakan layak harus
memiliki suatu standar nilai tertentu, namun penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja.Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan terhadap terhadap beberapa aspek.

Aspek-aspek analisis kelayakan usaha yang dibahas meliputi Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Teknis dan Aspek Finansial.Variabel-variabel yang dibahas pada setiap aspek disesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan.